SEMARANG – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan penguatan kerja sama dengan Polri untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan harga stabil. Komitmen ini disampaikan dalam Rakernis Fungsi Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah Tahun 2025 yang menghadirkan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti sebagai narasumber, Rabu (19/11/2025).

Sri menekankan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pangan yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas pasokan nasional. “Jawa Tengah menjadi barometer pergerakan pangan. Koordinasi Bapanas–Polri di wilayah ini sangat menentukan stabilitas harga nasional. Pasokan beras ke daerah konsumen, khususnya Zona 2 dan Zona 3, sangat bergantung pada sentra produksi seperti Jawa Tengah,” ujarnya.

Menurut Sri, pengawasan pangan tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga mencegah aktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan bagi petani, pelaku usaha, dan konsumen. Karena itu, diperlukan pengawasan terpadu untuk mencegah penahanan stok, permainan harga, hingga distribusi yang tidak sesuai peruntukan.

Sri menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produksi gabah/beras dan penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “Penyerapan gabah dan penguatan CBP adalah instrumen utama stabilisasi. Pengawasan distribusi harus berjalan solid agar efek stabilisasi dirasakan merata,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kecepatan informasi di lapangan. “Data produksi, stok, dan harga harus dibaca cepat. Sinergi dengan jajaran Reskrim membuat respons lebih terukur dan efektif,” katanya.

Lebih lanjut, Sri menyampaikan bahwa Satgas Pengendalian Harga Beras berperan penting dalam memastikan stabilitas harga dan kelancaran rantai pasok, mulai dari produksi, penggilingan, distribusi antardaerah, hingga serapan pasar. “Satgas terus memastikan tidak ada gangguan suplai sehingga stabilisasi pangan berjalan baik,” ujarnya.

Ia juga memberi apresiasi kepada Polri dan TNI atas dukungan di lapangan. “Alhamdulillah, laporan dari Bulog menunjukkan bahwa dengan dukungan Polri dan TNI, penyaluran SPHP di Jawa Tengah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Ketahanan pangan adalah jantung ketahanan nasional. Jika pasokan terganggu, stabilitas negara ikut terdampak,” tegas Amran.

Amran yang juga Menteri Pertanian menyebut Polri sebagai mitra strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok. “Saat suplai aman dan distribusi terlindungi, stabilitas harga mengikuti. Itu yang kita jaga untuk memastikan keseimbangan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen.”

Selaras dengan itu, Wakil Kepala Polda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman menegaskan komitmen jajaran Reskrim dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan.

“Reskrim adalah pintu terakhir masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum. Kita wajib hadir dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Forum Rakernis ini memperkuat koordinasi operasional dan pertukaran data untuk mempercepat deteksi dini potensi kerawanan pangan, termasuk yang dipicu naiknya harga dan menurunnya keterjangkauan. Langkah ini memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah.

Selain pengawasan harga, Bapanas bersama Polri juga memastikan mutu dan keamanan pangan, termasuk kepatuhan label dan izin edar. Pemenuhan standar keamanan pangan diperlukan agar konsumen terlindungi dari risiko cemaran dan mutu yang tidak sesuai.

---------------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

433/R-BAPANAS/XI/2025

20 November 2025