JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat di tengah dinamika harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang kembali digelar serentak di 31 provinsi melalui kolaborasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartanto mengatakan, pelaksanaan GPM secara serentak menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga yang wajar sekaligus memberikan informasi bahwa kondisi pangan nasional tetap terjaga.

“Ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat bahwa kesejahteraan mereka terus dijaga. Pangan kita cukup, tersedia, dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Maino saat menghadiri pembukaan GPM Serentak TVRI di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan pangan terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan pasokan tersedia dan dapat diakses dengan harga terjangkau. Kehadiran tersebut dilakukan melalui pemerintah daerah, Perum Bulog, BUMN pangan, BUMD pangan, hingga jaringan petani, peternak, kelompok tani, distributor dan pelaku usaha pangan.

“Seluruh titik di negara kita, di provinsi, kabutapen/kota, pemerintah mulai dari Bulog dan jaringan kelompok-kelompok pangan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan pangan tersedia dan terjangkau,” katanya.

Maino menjelaskan, pemerintah memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas pangan strategis yang memiliki pengaruh terhadap inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, daging, minyak goreng, gula konsumsi, dan komoditas pangan strategis lainnya.

“Komoditas-komoditas itu selama ini rawan terjadi gejolak dan tugas pemerintah adalah menjaganya agar tidak terjadi inflasi. Harapan kami hal ini (GPM) akan semakin masif dilakukan di seluruh dinas, di provinsi, kabupaten, dan kota, untuk mengatasi itu,” ujar Maino.

Direktur Utama LPP TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan GPM.

“TVRI mengucapkan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional. Ini tahun ketiga dari banyak kegiatan untuk GPM dari Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional sebagai benteng stabilitas bangsa untuk memastikan ketersediaan dan juga harga yang terjangkau,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan, dukungan TVRI terhadap program pangan pemerintah diharapkan dapat terus berkembang. Menurutnya, kehadiran TVRI dalam kegiatan Badan Pangan Nasional perlu diarahkan untuk menangkap dampak program secara langsung di tengah masyarakat.

“Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional bukan hanya berhenti dari event di lingkungan TVRI saja. Bahkan setiap kegiatan Badan Pangan Nasional, TVRI bisa hadir. Hadir bukan hanya untuk meliput kegiatan, tapi hadir untuk bisa menangkap bagaimana kegiatan ini berdampak kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai lembaga penyiaran publik, Fiki menegaskan TVRI memiliki peran untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai inisiatif pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperluas jangkauan informasi tersebut ke seluruh Indonesia.

“Saya rasa ini menjadi tugas TVRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan kabar baik, inisiatif program pemerintah dalam membantu masyarakat, dan mengamplifikasikannya ke seluruh negeri,” ujar Fiki.

Maino menegaskan, prinsip yang ingin dibangun pemerintah melalui GPM adalah menjaga keseimbangan kepentingan dari hulu hingga hilir. Petani dan peternak perlu memperoleh harga yang menguntungkan, sementara konsumen mendapatkan harga yang wajar dan terjangkau.

“Kita pemerintah di tengah, artinya hulu-hilir harus sama-sama happy. Petani mendapatkan harga yang baik, menguntungkan. Konsumen juga mendapatkan harga yang wajar,” kata Maino.

Dalam pelaksanaannya, GPM menghadirkan pangan dari berbagai mitra, mulai dari BUMN Pangan, BUMD Pangan, petani, peternak, hingga distributor dan pelaku usaha pangan lainnya. Dengan rantai pasok yang lebih dekat dengan produsen, masyarakat diharapkan dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Hingga 1 September 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 7.994 kali di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota. Konsistensi pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa GPM menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan pokok strategis sekaligus menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Harapannya dengan semakin masif dan semakin menyebarnya kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat di manapun tempat berada bisa mengakses bahan pangan yang lebih terjangkau. Apalagi untuk masyarakat berpendapatan rendah, GPM-GPM ini sangat membantu,” tuturnya.

Untuk memperluas manfaatnya, GPM juga diarahkan hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelaksanaannya tidak hanya dilakukan di pasar atau pusat keramaian, tetapi dapat menyasar lingkungan permukiman seperti RT, RW, kelurahan, hingga kantor kecamatan.

“Sebagian besar kami justru langsung di grassroot masyarakat. Mau di RT, RW, kelurahan, di kantor kecamatan dan sebagainya. Artinya langsung ke end-user-nya, ke masyarakatnya,” ujar Maino.

Di sisi ketersediaan, Badan Pangan Nasional secara berkala melakukan pemantauan dan pembaruan kondisi pasokan pangan bersama kementerian/lembaga terkait. Pemantauan mencakup ketersediaan dan kebutuhan pangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi, termasuk kondisi cuaca maupun bencana.

Berdasarkan data per 1 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 5,1 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah.

“Insya Allah, saya harap ini semuanya aman. Ketersediaan kita cukup. Intinya stok ketersediaan di dalam negeri aman dan cukup. Tugas kita adalah bagaimana mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang defisit, wilayah-wilayah yang konsumennya meningkat, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah,” kata Maino.

Upaya menjaga keterjangkauan pangan tersebut berjalan seiring dengan pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2026, inflasi nasional Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), meningkat dari 2,88 persen pada Juli 2026. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

Melalui GPM, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah dan para mitra pangan terus mendorong keseimbangan ekosistem pangan dari produsen hingga konsumen. Petani memperoleh harga yang layak, pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Kolaborasi dengan TVRI turut memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai upaya pemerintah tersebut. Dengan dukungan pemberitaan dan penyiaran hingga ke berbagai daerah, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi mengenai ketersediaan pangan sekaligus akses terhadap pangan yang terjangkau.

-----------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

453/R-BAPANAS/IX/2026

3 September 2026