MAKASSAR — Inflasi Indonesia secara umum masih berada di dalam koridor target. Salah satu andil terhadap inflasi berasal dari fluktuasi harga pangan yang merupakan komponen inflasi komponen harga bergejolak (volatile food). Kendati demikian, Bank Indonesia (BI) memandang pangan Indonesia masih terjaga, sehingga berimplikasi pada inflasi yang cukup terkendali.

Adapun tingkat inflasi umum Indonesia secara tahunan sampai September tahun 2026 berada di 3,28 persen. Kemudian tingkat inflasi komponen volatile food atau inflasi pangan secara tahunan berada di 5,03 persen. Pemerintah meyakini inflasi pangan dapat kembali melandai saat pergantian tahun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan beberapa tantangan sektor pangan yang sedang dihadapi Indonesia. Mulai dari faktor fenomena cuaca sampai anomali yang terjadi dalam rantai pasok pangan.

“Tahun 2025 kita menghadapi El Nino. Sekarang (tahun 2026) El Nino. Tahun depan juga ada La Nina. Kita sudah terlatih menghadapi kondisi ini. (Lalu) kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” kata Amran di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (23/10/2026).

Kedua tantangan yang saat ini dihadapi sektor pangan Indonesia memungkinkan membawa pengaruh terhadap tingkat inflasi pangan secara nasional. Namun berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS), semenjak Amran menjabat Kepala Bapanas pada Oktober 2025 telah menunjukkan perubahan tren inflasi pangan yang cukup baik.

Pada Oktober tahun 2025, BPS mencatatkan inflasi pangan yang sangat tinggi di level 6,59 persen. Namun dalam komando Amran saat itu, Bapanas bersama-sama BUMN, pemerintah daerah, dan swasta berhasil menekan hingga stabil kembali ke 1,14 persen pada Januari 2026

“Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen. Insya Allah, swasembada pangan beras berkelanjutan. Itu yang harus kita jaga. Bukan hanya beras, kita juga terus memperkuat komoditas pangan lainnya,” ucap Amran.

Terkait pengendalian inflasi pangan yang ciamik itu, Deputi BI Thomas Djiwandono menyematkan predikat Panglima Pengendalian Inflasi kepada Kepala Bapanas yang juga Mentan Andi Amran Sulaiman. Pasalnya stabilitas harga pangan menjadi salah satu penentu keberhasilan pengendalian inflasi nasional. 

“Panglimanya adalah Pak Amran yang kita banggakan. Karena tanpa beliau, pengendalian inflasi itu tidak akan pernah berhasil. Kami dari BI sungguh-sungguh merasakan kerja kerasnya Bapak di lapangan. Karena kalau tidak, inflasi itu tidak mungkin terkendali,” sebut Thomas pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (23/10/2026).

Adapun dalam persamuhan hari ini telah ditetapkan 5 arahan, yakni optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, memitigasi dampak El Nino melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.

Selain itu, sebagai upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai total Rp 26,34 triliun. Ini terdiri dari program bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp 6,26 triliun, dan insentif sebesar Rp 2,04 triliun.

Sebagai informasi, Bapanas bersama stakeholder pangan juga mengoptimalkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang pelaksanaannya telah menyentuh 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Realisasi GPM tahun 2026 ini terus diperluas karena pada pelaksanaan GPM selama tahun 2025 menyasar 385 kabupaten/kota saja.

Bapanas juga memproyeksikan penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat sampai akhir tahun 2026 dapat mencapai mendekati 4 juta ton. Ini membuktikan upaya pemerintah yang serius dalam penyediaan beras dengan harga yang terjangkau, sehingga lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat merasakan kehadiran pemerintah.

Secara terperinci, dalam laporan Bapanas realisasi penyaluran CBP melalui Perum Bulog dari awal Januari sampai 23 Oktober totalnya telah mencapai 2,86 juta ton. Namun ini belum termasuk alokasi program SPHP beras dan bantuan pangan beras sampai akhir tahun yang masing-masing masih ada 97,3 ribu ton dan 997 ribu ton.

Berangkat dari itu, sampai akhir tahun 2026 guyuran CBP ke masyarakat diproyeksikan dapat mendekati hingga total 4 juta ton. Ini pun menjadi sebuah rekor penyaluran CBP ke masyarakat paling tinggi di Indonesia setelah terakhir pernah mencapai hingga 3,37 juta ton pada tahun 2024.

-----------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

534/R-BAPANAS/X/2026

23 Oktober 2026