Badan Pangan Nasional Bersama Pemda dan Satgas Pangan Polri Rutin Cek Ke Pasar Untuk Jaga Inflasi Dan Keamanan Pangan

BANDUNG – Kontinuitas pengecekan kondisi pangan strategis di daerah terus dilaksanakan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Hasil dari pengecekan akan jadi basis implementasi berbagai program intervensi pemerintah terkait pangan.

Dalam visitasi ke Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/8/2024), Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto menyebutkan dengan kondisi inflasi nasional pada Juli 2024 yang cukup terkendali turut berimplikasi positif pada kondisi pangan pokok strategis.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, cek langsung ke pasar seperti ini konsisten kami lakukan. Sebagai informasi, Inflasi di Juli ini menurut BPS berada di 2,13 persen secara year on year. Volatile food di 3,63 persen. Jadi ini cukup baik dan masih dalam koridor sasaran pemerintah," jelas Indra.

Menukil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi seluruh provinsi di Pulau Jawa masih berada dalam range target pemerintah. Inflasi di Juli 2024 secara tahunan Provinsi Jawa Barat berada di 2,25 persen. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83. NFA mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menggencarkan berbagai program intervensi dalam rangka pengendalian inflasi.

"Pemantauan hari ini dalam upaya kita menjaga ketersediaan pangan. Ketersediaannya ada dan harganya cukup stabil. Memang ada yang bergejolak, seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk lakukan intervensi," bebernya.

Sementara untuk bawang merah, pemerintah telah membantu pelaku usaha dengan menciptakan konektivitas untuk penyerapan hasil produksi. Termasuk untuk keperluan ekspor. Selebihnya pangan pokok lainnya terpantau stabil dengan pasokan yang memadai.

"Di sini beras SPHP, kita pastikan agar Bulog mengupayakan agar beras SPHP tidak sampai kosong. Setiap minggu perlu di cek. Begitu persediaan kurang, harus segera ditambah pasokannya. Ini karena beras SPHP diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, sehingga ini juga merupakan instrumen stabilisator pemerintah," terang Direktur Indra.

Setelah memastikan kondisi pangan pokok, aspek keamanan pangan segar kembali ditinjau NFA. "Pada hari ini kita juga melakukan pengawasan terhadap pangan pokok. Mulai dari daging ayam, ikan, sampai beras. Ini bekerja sama dengan mobil laboratorium keliling keamanan pangan di Kota Bandung," katanya.

"Alhamdulillah tidak ditemukan ada residu formalin dan boraks. Alhamdulillah di Kota Bandung ini juga saya lihat sangat bagus sekali, mereka sudah memiliki e-WasMut. Ini sudah dilakukan di semua pasar bahkan distributor. Saya pikir ini mungkin ke depan juga perlu ditiru untuk kota maupun kabupaten lain," imbuhnya.

e-WasMut sendiri merupakan aplikasi yang diakses secara daring berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Seluruh hasil pemeriksaan rapid test pangan segar dari pasar modern dan tradisional dilaporkan menggunakan aplikasi e-WasMut tersebut.

Adapun rincian hasil uji cepat pangan segar di Pasar Kosambi hari ini antara lain sampel bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan wortel menunjukkan hasil negatif dari pestisida. Lalu sampel beras medium dan premium negatif dari klorin dan aflatoksin. Residu formalin pun tidak ditemukan pada sampel ikan kembung dan daging ayam. Kedua sampel ini juga negatif dari logam berat timbal dan boraks.

Direktur Indra turut menjelaskan jika terdapat sampel yang positif, maka pihaknya akan menelusuri mulai dari permulaan rantai distribusinya. Sampel tersebut kemudian akan dibawa ke laboratorium yang terakreditasi. Jika masih tetap positif, maka perlu ada tindak lanjut pengawasan.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Djoko Prihadi dari Satgas Pangan Polri yang turut membersamai visitasi hari ini mengatakan kelancaran distribusi pangan pokok menandakan tidak ada praktik penimbunan, sehingga kelangkaan barang dapat terhindarkan. "Yang harus kita jaga, jangan sampai masyarakat kekurangan bahan pokok penting, sehingga (bisa mengakibatkan) jadi inflasi dan harga tidak bisa terkendali. Itu yang kita jaga," tegasnya.

"Saya lihat tadi semuanya tertata dengan baik. Kalau saluran pangan ini lancar, berarti tidak ada penimbunan. Tidak ada penimbunan, jadi tidak ada kekurangan, tidak ada barang-barang yang susah dicari. Jadi kita terus bersama-sama dengan Badan Pangan Nasional cek langsung, tidak hanya di atas kertas," pungkas Djoko.

—————————————————————————

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)

175/R-NFA/VIII/2024

7 Agustus 2024

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

komunikasi@badanpangan.go.id

Telp : 087783220455