JAKARTA — Ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional. Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang bagus, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan kepada Anda sekalian bahwa angka Cadangan Beras Pemerintah kita yang dikelola oleh Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ujar Yudhi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," kata Yudhi.

"Sehingga tim ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi pelanggaran tersebut, tetapi juga mengantisipasi potensi-potensi kenaikan-kenaikan harga dan pelanggaran-pelanggaran dari sisi mutu dan juga keamanan pangan," sambungnya.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota. Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok.

Penguatan ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam kesempatan sama, Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali menegaskan bahwa seluruh program pengendalian inflasi pangan diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun petani.

"GPIPS tidak hanya menjadi gerakan stabilisasi harga, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem pangan yang produktif, terintegrasi, dan menyejahterakan. Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Kepala Departemen Regional BI, Rudy Brando Hutabarat mengungkapkan operasi pasar yang dilakukan di Sumatra telah mencapai 2.436 kali, sementara di Jawa sebanyak 1.911 kali. Jumlah tersebut meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Operasi pasar kami, itu di Sumatra itu sekarang 2.436 kali. Jadi, kenapa inflasi masih stabil, kerja keras, kerja keras. Ini 2.436 kali di Sumatra dan di Jawa itu kami ada 1.911 kali operasi pasar. Untuk membantu menstabilkan pasar. Kami dibandingkan 2025, kami itu naik 56 persen operasi pasar yang kami sinergikan dengan Pemerintah Provinsi/Daerah," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi nasional menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang sasaran nasional. Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month) Mei berada di level 0,28 persen atau terkoreksi dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,13 persen.

----------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

326/R-BAPANAS/VI/2026

11 Juni 2026