JAKARTA – Di tengah upaya menjaga stabilitas pangan nasional, daerah sentra produksi memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan pasokan sekaligus keseimbangan harga pangan di berbagai wilayah. Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menjadi salah satu kawasan strategis dengan kekuatan pada komoditas beras, bawang merah, dan hortikultura dataran tinggi yang selama ini menopang distribusi pangan lintas daerah.

Potensi tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan agar keberlanjutannya tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hal itu mengemuka dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Solok dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (13/5/2026).

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menegaskan, daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Solok memiliki kontribusi penting dalam menopang ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pemerintah saat ini terus memperkuat strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, pengawasan distribusi, hingga pengendalian pelanggaran harga dan mutu pangan.

“Solok ini punya posisi strategis, terutama untuk padi, bawang merah, dan hortikultura. Daerah seperti ini harus dijaga lahannya, dijaga produksinya, karena menopang stabilitas pangan nasional,” ujar Andriko.

Ia menambahkan, perlindungan lahan pertanian menjadi aspek penting agar kapasitas produksi pangan daerah tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

Dalam paparannya, Bapanas mencatat Indonesia hingga Mei 2026 masih berada dalam kondisi surplus untuk sejumlah komoditas strategis. Ketersediaan beras nasional mencapai 29,33 juta ton dengan surplus sekitar 16,39 juta ton, sementara jagung surplus 4,35 juta ton dan gula konsumsi surplus 632 ribu ton. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga swasembada pangan nasional.

Di sisi lain, Andriko menyoroti pentingnya pengawasan harga pangan di daerah melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 4 Tahun 2026. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perangkat pengawasan pangan untuk memastikan harga dan mutu pangan tetap terkendali.

Menurut Andriko, Sumatera Barat termasuk wilayah yang rutin menjadi perhatian dalam pemantauan harga beras nasional karena harga beras di wilayah tersebut masih banyak dipengaruhi karakteristik beras lokal premium dan beras khusus yang berbeda dari kategori medium pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi menyampaikan Kabupaten Solok memiliki luas sawah sekitar 22 ribu hektare dengan indeks pertanaman rata-rata dua kali tanam per tahun. Meski sempat terdampak bencana yang merusak sekitar 1.500 hektare sawah, sebagian besar lahan kini telah kembali pulih dan siap memasuki masa panen bersama pada akhir Mei hingga awal Juni 2026.

Selain padi, Kabupaten Solok juga menjadi salah satu sentra bawang merah nasional. Produksi bawang merah daerah tersebut mencapai sekitar 500 ton per hari dan sebagian besar didistribusikan ke berbagai wilayah di Sumatera hingga Kalimantan.

“Untuk kebutuhan lokal Sumatera Barat hanya sekitar 5 sampai 10 persen. Selebihnya dikirim ke Riau, Jambi, bahkan Kalimantan,” kata Deslirizaldi.

Pemkab Solok juga tengah mengembangkan komoditas bawang putih melalui proyek perbenihan seluas 25 hektare bekerja sama dengan lembaga penelitian hortikultura nasional. Langkah itu diharapkan dapat mendukung pengurangan ketergantungan impor bawang putih sekaligus memperkuat produksi domestik.

Selain hortikultura, Kabupaten Solok turut mendorong pengembangan kopi rakyat, sapi perah, dan cetak sawah baru. Pemerintah daerah saat ini mengusulkan pengembangan cetak sawah baru seluas 93 hektare sebagai bagian dari penguatan produksi pangan daerah.

Pada sektor distribusi pangan, Pemkab Solok memperkenalkan inovasi “Si Abang” atau Sistem Informasi Angkutan Barang Gratis yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. Program tersebut memberikan layanan angkutan gratis hasil pertanian dari lahan menuju pasar guna menekan ongkos distribusi petani.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Muhammad Joni menjelaskan, biaya angkut hasil pertanian yang sebelumnya mencapai ratusan ribu rupiah kini dapat ditekan melalui fasilitasi transportasi daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.

Dalam kesempatan itu, Andriko juga menekankan pentingnya penguatan keamanan pangan segar, khususnya pengendalian residu pestisida pada sayur dan buah. Menurutnya, keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian daerah.

Bapanas mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), termasuk pemanfaatan rapid test kit untuk pengujian cepat residu pestisida di lapangan.

“Pangan aman itu amanah undang-undang. Produk pangan tidak boleh membahayakan kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Andriko.

Ia juga mendorong agar potensi pertanian Kabupaten Solok dapat terkoneksi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga hasil pertanian lokal dapat terserap langsung oleh dapur penyedia pangan di daerah. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat pasar petani sekaligus menciptakan ekosistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung target swasembada pangan nasional, stabilisasi harga pangan, serta pengembangan kawasan pertanian berbasis potensi lokal di Kabupaten Solok.

-------------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

294/R-BAPANAS/V/2026

14 Mei 2026