JAKARTA — Dalam upaya menekan harga beras nasional agar terjaga fluktuasinya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sedang melaksanakan program intervensi bantuan pangan beras. Stimulus ekonomi ini diyakini mampu membantu sebagai penekan harga beras.

"Masalah harga beras, jadi kami untuk mencegah ini, kami Bapanas turun langsung ke Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung. Kami bergerak langsung. Mohon dukungan Komisi IV DPR juga nanti untuk pembagian bantuan pangan, karena ini sangat membantu untuk mempercepat kondisi ini menekan harga. Bantuan pangan untuk 33,24 juta orang," tutur Amran dikutip di Jakarta pada Sabtu (5/9/2026).

Mengenai data penerima yang digunakan dalam program bantuan pangan beras, Amran berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi database Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang dipakai merupakan update yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 10 Juli 2026 dan tentunya telah dilakukan filterisasi data Kementerian Sosial.

"Itu datanya kami terima dari Kemensos. Data kami tanda tangani (lalu) kirim ke Bulog. Jadi yang mengeksekusi (penyaluran bantuan pangan beras) Bulog, tapi nanti kami koordinasi (Kemensos)," jelas Amran.

Adapun Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto turut mendorong Bapanas untuk dapat memastikan ketepatan PBP dalam program bantuan pangan beras. Ia berharap penyaluran dapat semakin tepat sasaran.

"Bapak (Kepala Bapanas) tolong dikoordinasikan supaya ini bantuan-bantuan, jangan tidak tepat sasaran. Jadi jangan sudah saya serahkan, terserah mereka yang bagi. Tidak begitu ya," pinta orang nomor satu di Komisi IV DPR RI itu.

Program bantuan pangan beras menyasar PBP yang termasuk kelompok desil 1 sampai 4. BPS menjelaskan desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 sampai 4 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.

Sebagai informasi, DTSEN program bantuan pangan beras telah disiapkan data cadangan untuk pengganti PBP. Ini untuk mengantisipasi PBP yang mengalami kondisi tak terduga, seperti meninggal dunia, pindah domisili atau kondisi lainnya yang membuat PBP tersebut tidak memungkinkan menerima bantuan pangan beras.

Kriteria data pengganti PBP antara lain termasuk desil 1 sampai 4, mengutamakan lansia, perempuan kepala rumah tangga miskin, dan penyandang disabilitas. Selain itu juga dapat merupakan anggota keluarga dalam satu KK (Kartu Keluarga) dengan PBP yang meninggal dan keluarga berstatus miskin yang belum menerima bantuan pangan.

Bapanas memastikan program bantuan pangan beras tahap kedua dipastikan berjalan semakin baik, mulai dari teknis penyaluran ke PBP maupun bukti administrasi. Komitmen pemerintah dalam komando Presiden Prabowo Subianto adalah untuk dapat mengantarkan bantuan pangan beras hingga diterima masyarakat sampai di lokasi titik terjauh.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pula pelaksanaan bantuan pangan beras tahap kedua tidak sampai melewati akhir tahun seperti sebelumnya. Titik pembagian juga dapat dilaksanakan di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekiranya memungkinkan.

Terkait titik pembagian bantuan pangan beras, apabila terdapat kendala di kantor desa atau kelurahan, Bapanas merekomendasikan dapat pula menggunakan KDKMP sebagai alternatif. Pemerintah saat ini tengah meningkatkan utilisasi KDKMP sebagai kanal program pemerintah yang memiliki nilai subsidi bagi masyarakat.

Adapun pelaksanaan program bantuan pangan beras turut menjadi perhatian Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebagai bukti keseriusannya, Kepala Bapanas Amran selalu menyempatkan mengunjungi ke lokasi bantuan pangan beras di sela kunjungan kerjanya. Ke depannya, orang nomor satu di Bapanas tersebut akan terus hadir di sejumlah daerah untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat penerima.

Sebelumnya, ia hadir pada penyaluran bantuan pangan beras yang perdana pada Agustus ini di Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) (8/8/2026). Kemudian kembali hadir menyapa masyarakat di Surabaya, Jawa Timur (12/8/2026), Manggarai, NTT (19/8/2026), dan Palu Sulawesi Tengah (20/8/2026). Amran turut memastikan penyaluran bantuan pangan beras di Lampung Tengah, Lampung (26/8/2026), Karawang Jawa Barat (Jabar) (31/8/2026) dan Subang, Jabar (2/9/2026).

Adapun program bantuan pangan yang menjadi sebagai salah satu program stimulus ekonomi cukup terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya terlihat pada triwulan pertama tahun 2026 yang menjadi yang paling tinggi dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021. 

Dari sisi pengeluaran, pemerintah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal ini tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.

Dalam catatan Bapanas, selama triwulan pertama tahun ini yaitu Januari sampai Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.

Selama triwulan pertama ini, total PBP yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu PBP dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu PBP.

Program bantuan pangan beras juga disebut BPS turut berandil sebagai salah satu program sosial yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Dengan sokongan beras pemerintah sejumlah 10 kilogram (kg) ke masing-masing PBP per bulannya, mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat miskin.

Penyediaan berupa beras 10 kg berkualitas baik per bulannya yang dikelola oleh Perum Bulog dapat membantu sepertiga konsumsi beras suatu keluarga miskin. Menurut BPS, pada Maret 2024, rerata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang. Sementara rerata konsumsi beras per kapita dalam sebulan di tahun 2024 adalah 6,50 kg.

Dengan kata lain, rumah tangga miskin dalam sebulan setidaknya membutuhkan beras 31,07 kg. Dengan adanya sokongan beras dari program bantuan pangan sejumlah 10 kg, maka sepertiga kebutuhan beras rumah tangga miskin dalam sebulan telah terpenuhi.

-----------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

460/R-BAPANAS/IX/2026

5 September 2026