JAKARTA — Adanya berita harga kedelai yang disebut menyentuh Rp 20.000 per kilogram (kg) di wilayah DKI Jakarta, langsung direspons Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melaksanakan sidak di Pasar Menteng Pulo, Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Fakta yang terkuak adalah pedagang yang mematok harga kedelai Rp 20.000 per kg merupakan pedagang kecil yang mengambil stok bukan dari distributor kedelai resmi. Itu juga pedagang tersebut hanya ambil stok yang tidak banyak dan kesulitan cepat habis terjual dalam waktu singkat.

"Kami sengaja turun ke Pasar Menteng Pulo, di samping kemarin ada berita harga kedelai Rp 20.000 per kilo. Memang ada kios yang jual kedelai Rp 20.000. Ibunya beli stok dari online dengan harga Rp 10.100 sampai Rp 10.200. Tapi karena sangat lama laku, sebulan itu hanya 5 kilo, sehingga harganya dinaikkan," ungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

Terkait perlakuan terhadap pedagang kecil seperti ini, tentu pemerintah tidak bisa lantas menindak secara tegas. Pemerintah lebih mengedepankan imbauan yang persuasif.

"Kasian, pedagang yang modalnya jualan kedelai itu 5 kilogram, tidak habis dalam sebulan. Jadi itu yang membuat harganya di naik. Kami sudah sampaikan juga agar harganya disesuaikan. Untuk mikro seperti ini, kita imbau harganya. Dan memang dari sisi kuantitas, tentunya memang sangat sangat sedikit dalam sebulan. Jadi ini kita klarifikasi kebenaran berita," kata Ketut.

Kendati demikian, pedagang lainnya di pasar yang sama masih ada yang menjual kedelai sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Ketut mengingatkan bahwa di pasar tradisional berlaku sistem tawar menawar dan pembeli dapat sesuka hati mencari pedagang dengan harga paling rendah.

"Kemudian di sebelahnya, harganya relatif stabil Rp 12.000. Jadi ada dua toko, dua kios dengan harga yang berbeda. Di depan ini harganya Rp 20.000, di belakang sedikit harganya Rp 12.000. Toko yang kedua dapat dari distributor di harga Rp 10.000 sampai Rp 10.500. Jadi harga dari importir dan distributor sangat bagus," beber Ketut.

"Untuk itu juga kami minta teman-teman media untuk dapat masuk yang lain juga, kalau sedang ke pasar. Kasian UMKM kita, ini jualannya sangat kecil. Dan di pasar tradisional tentu ada tawar-tawar, ada pilihan banyak, sehingga kalau satu toko mahal, bisa pindah ke tempat yang lain," sambung dia.

Sementara, Heni pedagang kedelai mengungkapkan stok kedelai yang dibelinya secara daring, belum tentu habis dalam kurun waktu sebulan. Pembeli dagangannya pun juga bukan pengrajin tahu dan tempe, melainkan pedagang bubur ayam atau konsumen lain.

"Saya belinya di online. Paling beli 2 kilo, online 2 kilo, terus bisa 3 akun. Jadi 6 kilo, kadang 5 kilo. Dijual Rp 20.000. Kadang habis sebulan, kadang sebulan lebih. Orang bubur ayam yang suka beli, yang jual bubur ayam gitu. (Lalu) paling anak-anak sekolah yang suka beli buat prakarya," tutur Heni.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan sidak hari ini sebagai bentuk klarifikasi agar dapat lebih terjelaskan bagi masyarakat. Adanya disparitas harga sesama pedagang pasar akan menjadi temuan fakta yang ditindaklanjuti pihaknya.

"Kami turun di Pasar Menteng Pulo pada hari ini untuk cek langsung, mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan yang memang sempat kami sampaikan ke media, bahwa harga kedelai memang mengalami sedikit peningkatan harga," sebut Kadis Hasudungan.

"Dan setelah dilihat dan dicek dan diklarifikasi memang masih ada ditemukan harga Rp 20.000. Tapi Pak Deputi juga sudah menyampaikan alasannya kenapa memang disparitas harga dari satu pedagang kepada pedagang yang lain itu, sangat tinggi sekali. Tetapi itu sudah kami klarifikasi," ujar dia.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerjunkan petugas untuk mengetahui kondisi harga kedelai secara lebih komprehensif. Tidak hanya cek ke pasar-pasar, namun juga akan menyasar ke para pengrajin tahu dan tempe yang ada di Ibukota.

---------------------

Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

217/R-BAPANAS/IV/2026

9 April 2026